sistem pemerintahan di Indonesia

Ketika sistem pemerintahan di Indonesia masih bersifat sangat sen-tralistik, semua inisiatif dan pengelolaan program pengentasan kemis-kinan berasal dan hampir sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Pada umumnya tujuan program-program tersebut masih belum sepenuh-nya tercapai. Banyak faktör penyebabnya, tetapi terutama karena meka-nisme pelaksanaan dan pendekatan program bersifat "top dovon" serta cenderung seragam tanpa memperhatikan karakteristik sosial-ekonomi maupun budaya masyarakat setempat. Akibatnya, program yang di-rancang oleh pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan prioritas atau kebutuhan masyarakat miskin di daerah. Apalagi aturan pelaksanaan program juga cenderung birokratis, lebih mengutamakan formalitas di atas kertas, sehingga menumpulkan atau bahkan mematikan daya kreatif dan upaya svvadaya masyarakat lokal. Keadaan ini lebih dipersulit karena umumnya tiap departemen atau instansi lainnya di pusat mempunyai definisi dan kriteria sendiri tentang kemiskinan. Akibatnya. kemiskinan cenderung dipahami secara parsial, dan program penanggulangan kemis-kinan yang dirancang oleh masing-masing departemen bersangkutan menjadi bersifat sektoral. Lemahnya koordinasi antardepartemen ini membuat sinergi antara satu program dengan program lainnya semakin sulit.