Kebijakan otonomi daerah

Kebijakan otonomi daerah (otda) merupakan kesempatan besar, namun bila tidak dirancang dengan tepat dapat menjadi penghambat bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan otda daerah mempunyai peiuang untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dibandingkan dengan program-program pusat sebelumnya karena:
(1) Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan kepada daerah dalam bentuk "block grant", sehingga daerah mempunyai fleksibilitas tinggi dalam menggunakan dana tersebut sesuai dengan kepentingan dan prio-ritas daerah, termasuk untuk upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan kata lain, kini daerah dapat bertindak lebih tanggap dan proaktif dalam penanggulangan kemiskinan tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah di atasnya (propinsi atau pusat). Misalnya di Kalimantan Timur, dengan dana APBD Pemerintah kota Balik-papan telah melakukan pendataan ulang jumlah penduduk miskin menurut kriteria setempat. Program penanggulangan kemiskinan TA 2002 seperti pengobatan gratis, pemberian bea sisvva, dan seba-gainya mulai dilaksanakan berdasarkan data tersebut.