pelaksanaan otonomi daerah

Namun, bila faktor-faktor penunjang di atas diabaikan apalagj disalahgunakan, pelaksanaan otonomi daerah justru dapat menjadi an-caman bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Terutama jika pelak-sanaan otonomi daerah divvarnai oleh beberapa kondisi yang tidak mendukung, antara lain:
(1) Kelompok elite daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif menciptakan sistem sentralistik di dalam pemerintah daerahnya untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok. Sentralisasi di tingkat lokal ini bisa berdampak lebih besar daripada sentralisasi di pemerintah pusat karena hanya melibatkan elite daerah yang jumlahnya relatif sedikit dan umumnya terbentuk atas dasar kepen-tingan bersama yang sempit. Jika hal ini terjadi, maka agenda untuk kepentingan rakyat akan terabaikan dan dipinggirkan, untuk selan-jutnya dilupakan. Kasus di sebagian kabupaten yang pernah dikun-jungi Tim SMERU mengindikasikan mulai terjadinya fenomena ini. Misalnya, program pencegahan demam berdarah dihentikan de-ngan alasan tidak ada dana, tapi pada saat yang sama pemerintah daerah setempat menyediakan anggaran miliaran rupiah untuk membeli mobil dirıas baru bagi pejabat pemerintahnya.