Kebijakan Berpihak kepada Orang Miski

3. Kebijakan Berpihak kepada Orang Miskin (Populis)
Persoalannya sekarang, dengan kevvenangan otonom yang dipunyainya, apakah pemda akan membuat dan melaksanakan kebijakan yang bersifat pro orang miskin atau sebaliknya. Sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk menyelenggarakan kebijakan dan penyediaan sarana untuk kepentingan publik, pemda memang mempunyai hak dan kevvenangan untuk melakukan pilihan-pilihan tersebut. Tetapi satu hal yang penting untuk dicatat adalah dalam memutuskan suatu pilihan pemerintah daerah tidak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari tuntutan aspirasi rakyat yang menjadi konstituennya. Masyarakat, baik melalui lembaga pervvakilan maupun secara langsung, mempunyai hak dan kevvajiban untuk ikut menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah.